“Dari sisa waktu pelaksanaan kampanye harus bisa mengawasi pemasangan APK di sisa kampanye. Bawaslu juga akan mengawasi anggaran dan dana kampanye yang keluar dari paslon masing-masing,” Tegas Junaidin.
Junaidin menegaskan pemasangan APK harus dipasang sesuai dengan tempat yang ditentukan berdasarkan hasil yang telah disepakati. Dan bilamana APK dan bahan kampanye dipasang diluar lokasi yang ditentukan akan “dieksekusi” oleh kelompok kerja (Pokja) yang sudah dibentuk.
“Kami juga sudah warning kepada masing-masing tim paslon untuk bisa secara sukarela mencabut APK yang tidak sesuai standar yang sudah diatur oleh pihak Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima,” Tambahnya. (***)