PORTALNTB.TOP, | BIMA-- Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disebut JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
Jaringan Dokumentasi dan Ingormasi Hukum (JDIH) ini sejak Sabtu tanggal 11 Maret 2020, sudah mulai terbentuk dan dikelola di tingkat DPRD Kabupaten Bima.
" Iya memang benar, ini adalah aplikasi yg sudah terintegrasi dan bekerjasama dengan Jaringan Dan Informasi Hukum (JDIH) BPHN Pusat. Dan TIM kami saat ini sedang bekerja menguploud/input lebih dari 1.000 dokumen hukum daerah baik Perda, Kept DPRD, Kept Pimpinan DPRD, Risalah rapat dll yang dihasilkan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Dan untuk tahap awal ini baru 18 Dokumen yang di input dan akan terus berlanjut kedepan," Ungkap Drs H.Ishaka (Sekwan red) kepada Media ini Minggu (12/4).
H.Ishaka menambahkan, dengan membentukanya jaringan ini, untuk menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi dengan JDIH maupun dengan institusi pemerintah dan institusi lainnya yang bergerak di bidang layanan dokumentasi dan informasi hukum.
Selain itu, JDIH ini dipastikan akan menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah serta didalamnya memiliki tiga pelayanan yang terintegrasi yakni, JDIH DPRD, PPID, dan KEARSIPAN.
" Ini adalah bagian dari Inovasi kami untk mewujudkan lembaga parlemen yg terbuka untuk Masyarakat, Mahasiswa, Pelajar dan siapapun akan dengan mudah mengakses produk hukum daerah sehingga hasil kerja wakil rakyatnya cukup lewat Handphone masing-masing
Dan Insya Allah Aplikasi ini akan dilauncing secara resmi dalam waktu dekat yang bersamaan dengan Peresmian Pusat Informasi (PI) DPRD Kabupaten Bima.
"Ayo kunjungi JDIH kami di laman website http://jdihdprd.bimakab.go.id," ajak Drs H. Ishaka dengan bangga. (TIM)