Mataram, Portalntb.top- Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Provinsi Ntb, menggelar aksi demontrasi didepan Kantor DPRD Provinsi Ntb. Aksi yang dilakukan oleh Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Kota Mataram pada Senin (2/9/2019) berakhir ricuh.
Kericuhan terjadi disebabkan oleh adanya aksi pengeroyokan mahasiswa yang dilakuakan oleh Pengamanan dalam (Pamdal) Dewan. Satuan personil kepolisian yang ditugaskan dilokasi aksi berusaha untuk mengawal para demonstran (mahasiswa red) untuk tidak masuk dan mengganggu jalannya pelantikan anggota dewan terpilih.
Salah seorang mahasiswa yang terlibat aksi mengatakan, keributan tersebut bermula saat mahasiswa berpindah tempat orasi dari gerbang selatan ke gerbang utara. Namun tiba-tiba Pamdal mengejar salah satu massa aksi yang hendak menuju gerbang utara.
" teman kami dikeroyok, diinjak dan dipukul sehingga menyebabkan terluka parah pada bagian kepala korban. " terang Adi salah satu mahasiswa Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Kota Mataram yang mengikuti kasi demontrasi didepan kantor DPRD Provinsi Ntb kepada media ini.
Akibat aksi pemukulan terhadap mahasiswa tersebut, kericuhanpun semakin meluas sehingga menyebabkan terjadi saling dorong dan baku hantam antara mahasiswa dengan petugas pamdal terkait.
Setelah petugas kepolisian berhasil menghalau kedua kelompok yang terlibat keributan tersebut, massa aksi kemudian bubar dan menuju Polres Mataram untuk melaporkan aksi brutal yang dilakukan Pamdal. “Kami saat ini di Polres Mataram melaporkan aksi pengeroyokan tersebut,” ujarnya.
Selain melaporkan peristiwa tersebut, massa juga membawa bukti rekaman video saat terjadi aksi pemukulan oleh Pamdal.
Aksi yang dilakukan oleh Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Kota Mataram tersebut, menuntut empat hal pada dewan yang baru dilantik. Empat tuntutan yang mereka lakukan adalah DPRD secepat menyelesaikan persoalan Daerah yang paling prioritas seperti ilegal logging atau pembabatan hutan lindung di Pulau Sumbawa serta Menyelesaikan persoalan agraria di NTB.
Selain itu pula juga menuntut menyelesaikan persoalan pembangunan infrastruktur daerah yang belum maksimal seperti jalan dan lainnya dan menekan DPR agar menggunakan hak pengawas dalam mengawasi proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa di Lombok Utara.
Hingga berita ini kami khabarkan, empat tuntutan mahasiswa saat itu belum ada titik temu hingga aksi itu berakhir.(Sari)